Proyek Serba Gelap Berjudul Reklamasi

0
175

Jakarta, Radarnusa.com – Koalisi selamatkan Teluk Jakarta  (KTSJ) mendaftarkan sengketa informasi publik atas tidak diberikannya laporan 2 (dua) mingguan PT. Kapuk Naga Indah dan PT. Muara Wisesa Sanudera kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (11/10)

“Pelaporan ini bukan tanpa dasar, Dalam sanksi (SK Menteri LHK dengan nlomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah Pada Pulau 2b (C), Pulau 2a (D) di Pantai Utara Jakarta dan Surat Keputusan Menteri LHK dengan SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta) pada diktum ketiga disebutkan tentang kewajiban pengembang untuk melaporkan hasil pelaksanaan perintah KLHK maupun pengawasan oleh menteri LHK. Hal itulah yang dimintakan oleh koalisi namun tidak kunjung diberikan” ujar Nelson, unsur LBH Jakarta.

Nelson juga menjelaskan bahwa terjadi ketertupan informasi yang melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 yang hanya memberi waktu maksimal 7 hari kepada dua perusahaan tersebut.

“Kami sudah mengajukan keberatan karena sudah lewat waktu, tapi yang terjadi malah Menteri LHK mencabut sanksi tersebut per tanggal 4 Oktober 2017, tanpa adanya keterbukaan. Ini yang kami tolak” tegas Nelson.

Tidak diberikannya informasi publik tersebut dan pencabutan moratorium reklamasi sekali lagi menbuktikan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah proyek yang serba gelap dan tidak traansparan. Padahal proyek ini berdampak pada nasib puluhan ribu Warga Negara Indonesia.

Tsurayya Zahra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here