Pertempuran Ekonomi Multifront, Jelang 2019

0
81

Saya sudah membaca berulang-ulang rilis bersama kemenkeu, BI, OJK dan LPS. Rilis model ini termasuk langka. Mengingat sifat dari masing-lembaga itu, terutama BI, OJK dan LPS yang oleh undang-undang ditetapkan dan diperintahkan untuk independen. Tapi setelah membaca isi rilisnya, saya sadar bahwa pernyataan bersama ini memang penting, dan urgent.

Penting dikarenakan situasi perekonomian yang mulai “kurang sehat”. Urgen karena akselerasi dinamikanya yang cepat dan, mengikuti istilah pak Perry Wardjiyo ( Gub. BI )juga potensial membentuk persepsi negatif di pasar.

Kembali pada soal pembacaan saya. isi rilis itu sekurangnya memuat tiga hal. Pertama, jelas bahwa otoritas multi lembaga ini kompak sadar bahwa situasi ekonomi perlu perhatian khusus. Kedua, sifat dan tantangan perekonomian yang tengah dihadapi memang kompleks dan multifacet. Ketiga, semua skenario pemburukan ekonomi menjadi sangat mungkin terjadi. Membaca ini saja, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus terhadap munculnya kesadaran kolektif antar lembaga semacam ini.

Kedalaman tantangan perekonomian yang dihadapi oleh indonesia terpampang jelas dalam rilis bersama itu. Ringkasnya, tantangan perekonomian yang tengah dihadapi itu tidak saja menyangkut persoalan fiskal, tapi juga moneter. Tidak hanya berkaitan dengan fundamental makro, tapi juga menyebar ke mikro ekonomi. Bukan saja menyasar keseimbangan dual balance ( APBN dan Neraca Pembayaran) tapi juga menyasar neraca BUMN dan Swasta.

Dari segi sumbernya, tidak hanya berasal dari dinamika perekonomian global ( eksternal ) tapi rupanya juga menyangkut dinamika perekonomian domestik.

Jelas juga didalam rilis itu, bahwa gejolak ekonomi tidak sedang dalam “ perjalanan” tapi rupanya telah berada di halaman depan perekonomian indonesia ( itu sebabnya UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan disebutkan dan fungsi KKSKnya mulai dihidupkan).

rilis ini terbagi dua bagian. Bagian pertama memuat deskripsi perekonomian indonesia. Dan diberi sub judul “ kondisis perekonomian indonesia cukup baik dan kuat “. Bagian kedua , memuat langkah-langkah koordinatif dan bauran kebijakan ( mix policy ) yang akan ditempuh.

perhatikan penggunaan istilah bauran kebijakan ( mix policy ). Istilah yang termasuk jarang dipergunakan, kecuali dalam situasi khusus. Tetapi tepat utk menggambarkan sifat kolaboratif antar lembaga.

Bagian pertama itu menurut saya, tidak terlalu menarik. Dan saya duga, pasar pun akan beranggapan sama. Sebab, deskripsinya selain bersifat persuasif dan self confidence ( tdk masalah juga !!) juga merupakan data yang sdh diterima dan diketahui banyak pihak diluar otoritas.

Tetapi bagian pertama ini juga mengundang rasa ingin tahu. Kalau semua baik saja seperti yang digambarkan, lalu mengapa harus mengambil kebijakan bauran kelas berat seperti di point ke-5 dan seterusnya???.
Jadi dalam hemat saya, poin-poin deskripitif ini menjadi kehilangan maknanya karena pada dasarnya, publik ( pasar ) lebih membutuhkan langkah bauran yang akan ditempuh.

Soal bagian kedua. Pilihan untuk
mendahulukan stabilitas perekonomian ketimbang pertumbuhan adalah ongkos yang pantas utk diambil. problem ekonomi kita memang adalah instabilitas. memilih memulihkan stabilitas adalah memilih utk menilik ulang persepsi otoritas terhadap perekonomian. Kita tidak sedang berada diatas fundamen ekonomi yang sehat, tetapi kita sedang berada diatas gesekan tektonik ( meminjam istilah geologi ) yang cukup serius. Apa yang tengah dihadapi oleh otoritas, pada hemat kami, adalah kekeliruan akumulatif dalam membaca fault line ( istilah Raghuram Rajan ) dalam perekonomian kita. Ringkasnya, fundamental perekonomian sedang bertransisi menuju ekuilibriumnya yang baru. suatu transisi yang mengancam kita dengan pisau resesi dan bahkan krisis ( Naudzubillah dan semoga tidak terjadi ). Dalam hal ini, ada baiknya otoritas rela membaca fundamental ekonomi kita dari kacamata Minsky. Sumber instabilitas perekonomian kita adalah produk dari larutnya kita dalam “nina bobo” stabilitas.

Tetaplah menyadari bahwa perekonomian kita tidak lagi memiliki kemewahan surplus neraca pembayaran. Kapasitas ekspor kita akan di offset oleh hausnya kita akan impor bahan baku dan energi. Belum lagi besarnya eksposure hutang berdenominasi non rupiah, khususnya dollar. Baik itu pemerintah maupun swasta yang ditahun ini dan ditahun mendatang akan mature/ jatuh tempo. Mega proyek investasi asing yang potensial mangkrak dan kontroversial. Dan juga makin kuatnya pengaruh hot money yang dengan cepat berubah dari sumber surplus menjadi sumber defisit.

Mari lihat dengan benar profile perbankan kita dan juga kedalaman pasar keuangan kita. Benar bahwa kita telah mengkonsolidasikan perbankan kita menuju penerapan Basel 3 yang lebih solid. tapi jangan lupa, perbankan kita masih berkutat pada limbo yang sama ; berburu dipadang konvensional yakni menyalurkan pinjaman yang tak kunjung diserap ( undishbursement loan) atau terjebak dalam menunggangi sektor “temporary hot” seperti pertambangan dan property yang mudah guncang oleh faktor-faktor diluar dirinya.

Dan dalam kasus yang kita hadapi, perbankan kita kembali terpapar oleh resiko “ cost of fund” dari mismatch mahalnya biaya simpanan dengan kinerja ekonomi yang stagnan.

Diruang fiskal, lebih baik kita menyadari bahwa tidak banyak lagi alternatif nyaman untuk meningkatkan penerimaan ( revenue ). Kita tidak memiliki kemewahan windfall profit harga minyak seperti di tahun 2005-2007. Kendati kinerja pajak kita membaik, tapi sumbernya berasal dari peningkatan kepatuhan dan perbaikan sistem ( tentu saja sangat positif ); itu memiliki batas tumbuh yang bisa diperkirakan. Sekarang (mari cari cara menghindarinya), fiskal kita mungkin akan dipaksa untuk menggelembungkan defisit ( memacu hutang baru ) atau juga mengambil
jalan austerity. ( bersambung )

By. Semar Mesem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here