PERTEMPURAN EKONOMI MULTIFRONT JELANG 2019: CALM BEFORE THE STORM?

0
66

Oleh: SEMAR MESEM

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Disela- sela kegembiraan kita merayakan hari raya Idul Fitri, saya berharap semoga tulisan ini tidak mengganggu keriangan kita berkumpul dan bersilaturahim dengan keluarga, karib, kerabat dan sahabat.

Sejak bagian kedua dari serial tulisan ini saya share, ada beberapa peristiwa lanjutan yang tidak kurang menariknya, terutama yang berhubungan dengan keadaan perekonomian indonesia. Semenjak rilis bersama BI, OJK, LPS dan Kemenkeu yang diikuti dengan sejumlah langkah-langkah kebijakan, ada sedikit suasana “calm” di pasar (semoga bukan “calm before the storm“).

Ada dua pernyataan yang dilontarkan ibu Sri Mulyani (Menkeu) yang menarik diperhatikan. Sekadar catatan, pernyataan itu direncanakan dengan sangat matang dan terukur. Pernyataan pertama menyangkut dampak kenaikan harga BBM terhadap APBN. Pernyataan kedua berhubungan dengan “pengelolaan hutang” (Debt Management). Pernyataan pertama disampaikan di hadapan rapat Komisi Keuangan DPR RI sedang pernyataan kedua dalam suatu wawancara khusus dengan salah satu media nasional.

Pada pernyataan pertama, ibu SMI menegaskan bahwa kenaikan harga BBM akan positif terhadap APBN. Sebab dengan berkurangnya beban subsidi BBM dalam postur APBN, kenaikan itu akan menambah sisi “revenue“ APBN. Ditambah lagi dengan depresiasi rupiah terhadap US Dollar, yang tentu saja akan menghasilkan keuntungan selisih kurs bagi APBN.

Saya senang dengan pernyataan ini. Sama sekali tidak keliru, jernih, tapi tidak “honest”. Yang tidak “honest” inilah yang akan saya share. Memang ibu SMI ini memiliki kemampuan oratori ekonomi yang solid. Dan seringkali membius.

Dimana tidak “honest”nya?. Menurut saya, beliau dengan cermat tidak menghubungkan pernyataan itu dengan resiko importasi BBM yang besarnya sudah mendekati 750 ribu barel per hari yang dilakukan oleh entitas “keuangan negara” yang bernama PERTAMINA. APBN kita sehat, tapi resikonya tetap “looming”. Alias, keuntungan revenue dari kenaikan harga minyak masih tersandera oleh performa off balance sheet kinerja keuangan Pertamina.

Saya menggunakan istilah off balance sheet untuk menunjukkan bahwa resiko yang sedang dihadapi Pertamina pada dasarnya ekuivalen dengan resiko yang bisa muncul tiba- tiba didalam APBN. Magma yang mendesak, akan menjadi lava panas yang menjalari fiskal.

Saya mencoba memahami dilema kebijakan “Lapangan Banteng” (Kementerian Keuangan). Menjelaskan resiko ini kepada stakeholders di DPR, akan menyisakan pertanyaan yang tidak menyenangkan menjelang tahun 2019. Pertanyaan itu adalah, apakah pemerintah akan membiarkan PERTAMINA menyesuaikan harga BBMnya mengimbangi tren harga minyak dunia?. Ataukah pemerintah akan memaksa Pertamina untuk menyerap resiko keuangan (akibat gap harga) dengan tidak melakukan penyesuaian harga?. Ataukah pemerintah akan memutuskan untuk menutup gap harga itu dengan menambah subsidi didalam APBN (yang artinya juga mengoffset keuntungan revenue APBN) ?. Mari kita tunggu bagaimana policymakers menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Sambil menulis ini, saya membayangkan otoritas sedang mengkalkulasi resiko keuangan Pertamina, mengkombinasikan kemungkinan penyesuaian harga yang tidak mahal secara politik (bukan secara ekonomi !) dengan kemampuan Pertamina menyerap resiko keuangannya. Menghitung-hitung besaran keuntungan penerimaan kenaikan harga minyak dunia yang bisa digunakan untuk mengurangi beban Pertamina (tentu dalam bentuk tambahan subsidi) sembari mempertimbangkan keresahan para bond holders (yang memang lagi sering “baper“) yang alergi terhadap subsidi konsumsi. Atau juga, menyebar resiko keuangan itu ke tahun-tahun fiskal berikutnya. lets see.

Sementara di tepian yang lain, otoritas di “Thamrin” (BI) terus berjuang untuk menciptakan stabilitas kurs. Mengantisipasi besarnya kebutuhan dollar Pertamina. Meracik kebijakan bauran yang tidak miopik; APBN untung tapi cadangan devisa BI tergerus.

Adapun pernyataan kedua, soal strategi pengelolaan hutang, saya kira, Kemenkeu telah memiliki skenario proyeksi APBN yang mendasari pernyataan itu (i hope so). Inti strategi itu adalah pengendalian defisit, perbaikan keseimbangan primer (primary balance), optimalisasi penerimaan pajak dan penerapan strategi revolving dalam berhutang (debt revolving).

Penerapan debt management seperti itu, mengisyaratkan kalau “hasrat berhutang“ pemerintah mulai menurun atawa terkontrol (terima kasih untuk hal ini kepada para kritikus hutang ). Ini sikap legowo yang rasional. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa “Lapangan Banteng” menyadari efek eksesif tata berhutang yang diterapkan beberapa waktu terakhir.

Dugaan saya ini muncul karena ibu SMI dalam wawancaranya itu menggunakan istilah revolving (lawannya installment), yang senyatanya mendeklarasikan “pola baru” konsumsi hutang pemerintah. Hutang dikonsumsi maksimal sebesar pagu. Berhutang pada waktu butuh, bukan ketika sedang punya “hasrat”. Yang pertama, menunjukkan efesiensi dan efektifitas hutang. Yang kedua, menunjukkan keteledoran, over debt dan pemborosan.

Revolving, supaya prudent, mensyaratkan kontrol; kontrol pada hasrat “konsumsi”, kontrol pada keinginan pembelanjaan diluar rencana. Dan yang paling penting, keinginan untuk mengevaluasi hutang yang tidak perlu.

Ibu Sri Mulyani, anda tepat meng-introdusir istilah “ revolving” dalam khazanah manajemen hutang negara. Dengan istilah itu anda menunjukkan “arah yang benar” dari “sesatnya” cara berhutang kita akhir-akhir ini. Anda berani melakukan otokritik. Hutang bukanlah barang haram dan menakutkan. Tapi bangsa ini takut pada hutang yang menjerat dan memperdaya. Salam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here