Pelanggaran Konstitusi Ekonomi Reklamasi Teluk Jakarta

0
243

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), melalui SK No.S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, telah mencabut moratorium proyek reklamasi yang merubah wajah 17 pulau di Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017 dengan alasan semua persyaratan yang diminta telah dipenuhi pihak pengembang. Sementara di pihak lain Gubernur DKI yang baru dan saat SK tersebut terbit belum dilantik berada dalam posisi difaith accomply oleh pencabutan moratorium sepihak itu, sedangkan janji politiknya adalah menolak adanya proyek tersebut.

Maka, kita warga DKI Jakarta dan juga Indonesia dapat pastikan memperoleh tontonan adu kekuatan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah DKI Jakarta antara Menko Kemaritiman dengan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang sama-sama bersikap tegas pada dua sisi yang berlawanan. Mengapa sejatinya Menko Kemaritiman begitu “memaksakan diri dan pasang badan untuk tetap melanjutkan proses reklamasi 17 Pulau Teluk Jakarta yang sudah ditentang oleh banyak pihak dan kelompok masyarakat? Apakah reklamasi ini sesuai dengan ketentuan konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945 dan apakah sesuatu yang mendesak (urgent) dilaksanakan?

Dengan mengabaikan berbagai pelanggaran Undang-Undang dan peraturan yang telah terjadi pada proses pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta, maka pembangunannya juga tak mengindahkan pasal 33 UUD 1945 yang memerintahkan, ayat 1: Perekonomian disusun sebagai USAHA BERSAMA berdasar atas azas KEKELUARGAAN. Apakah unsur usaha bersama dan azas kekeluargaan sudah dipenuhi dalam proses reklamasi Teluk Jakarta tersebut jika masih ada banyak pihak yang menolak dan nelayan kehilangan pekerjaan?

Ayat 2 nya menyatakan bahwa : Cabang-cabang produksi yang PENTING bagi NEGARA dan yang menguasai HAJAT HIDUP ORANG BANYAK dikuasai oleh Negara. Artinya, laut adalah penting dan menguasai hajat hidup para nelayan, maka itu tidak bisa mengabaikan prinsip ayat 1 dalam pengelolaan ekonominya. Sedangkan ayat 3 nya menyatakan bahwa: Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya, proses penyerahan reklamasi ini jelas sekali melanggar pasal konsitusi tersebut, selain diserahkan pada pengembang korporasi pembangunannya juga tak memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat dan hanya untuk kesejahteraan atau kemakmuran orang per orang.

Selain itu, berdasarkan pengakuan para nelayan yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian di sekitar wilayah Teluk Jakarta yang biasanya mereka memperoleh penghasilan rata-rata per hari Rp. 500.000, maka pemerintah dengan memberikan izin pada pengembang untuk membangun Teluk Jakarta melalui reklamasi telah menghilangkan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Jika dihitung rata-rata per bulan maka setiap nelayan kehilangan penghasilan untuk menafkahi keluarganya sebesar Rp 10.000.000 sampai Rp 12.500.000. Apakah ini bukan pelanggaran konstitusi lagi dan tindakan penghilangan Hak Azasi Manusia (HAM) untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak?

Berdasarkan pertimbangan konstitusi dan dampak yang telah ditimbulkan atas adanya reklamasi Teluk Jakarta itu, maka kami meminta pada Presiden untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan Teluk Jakarta atau Reklamasi, dan memberikan saran berdasar atas aspirasi dari masyarakat agar dialihkan misalnya:

1. Membangun pangkalan pertahanan RI

2. Memperluas wilayah wisata bahari Ancol

3. Membangun pengelolaan industri perikanan terpadu berbasis Koperasi untuk rakyat mulai dari hulu sampai dengan hilir

4. Membangun komplek perumahan nelayan terpadu

5. Membangun pusat penelitian dan pengembangan industri perikanan dan kelautan

6. Membangun pusat Karantina dan laboratorium kesehatan dan lingkungan.

7. Membangun pusat data kemaritiman nasional dan internasional, serta Rumah Sakit khusus.

Demikianlah yang dapat disampaikan, supaya jalannya pembangunan dan roda perekonomian bangsa dan negara tetap taat pada dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945 serta terlebih penting dan utama adalah ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan orang per orang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here