Mau Ikut Trans-Pacific Partnership, Indonesia Harus Hati-hati!

0
69

Oleh. Achmad Nur Hidayat
Pengamat Kebijakan Publik

Tak dapat disangkal bahwa manfaat kerjasama Trans-Pacific Partnership atau TPP bagi ekonomi Indonesia begitu menggiurkan. Namun Indonesia jangan asal menandatangani perjanjian tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Kebijakan “I signed it without read before” harus dihindari.

Setelah sepihak keluar dari kesepakatan kerjasama trans-pasifik (TPP, Trans-Pacific Partnership), Presiden Donald Trump pada Jumat kemarin 13/4/2018 mengatakan Amerika siap kembali mengikuti kesepakatan TPP jika dirinya mendapatkan kesepakatan lebih baik daripada pendahulunya, Barrack Obama.

Seminggu setelahnya yaitu Jumat 20/4/2018, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menyatakan Indonesia siap bergabung TPP. Alasan Enggartiasto adalah adanya perubahan dalam draf kesepakatan TPP sebelumnya. Perubahan tersebut menawarkan peluang yang lebih fair antar negara partisipan.

Apa benar deal kerjasama TPP terbaru itu lebih fair dan menguntungkan?Apa itu kerjasama TPP? Bagaimana dampaknya untuk pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia?

Sejarah TPP

Kerjasama trans-pasifik (TPP) adalah kerjasama perdagangan bebas terbesar di dunia dengan negara-negara Pasifik yang secara kolektif menghasilkan 40 persen dari output ekonomi global.

Negara penandatangan TPP saat ini adalah 11 negara, oleh karena itu TPP tersebut dikenal TPP-11 atau CPTPP singkatan dari the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Negara tersebut adalah Australia, Brunai, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kanada, Chili, Jepang, Mexico, Selandia Baru dan Peru.

Diawali tahun 2008, sebagian besar negara pasifik – dengan pengecualian Cina — mulai mempertimbangkan dan mendiskusikan suatu perjanjian perdagangan bebas untuk wilayah pasifik.

Pembicaraan tentang kerjasama perdagangan bebas trans-pasifik (TPP) resmi dimulai dua tahun kemudian, tahun 2010. Tepatnya ketika perwakilan Amerika Serikat dan beberapa negara pasifik lainnya, seperti Australia, Chili dan Vietnam, mulai bertemu dan melakukan pembahasan rinci dalam menyusun pakta kerjasama TPP tersebut.

Perdebatan yang dilakukan selama enam tahun tersebut akhirnya dituntaskan dan diperluas mencakup negara-negara lain termasuk Jepang, Kanada dan Meksiko.
Tujuan kerjasama TPP adalah untuk memperdalam hubungan ekonomi antara negara untuk peredaran barang dan jasa secara bebas termasuk didalamnya sinkronisasi kebijakan tarif ekspor-impor.

Amerika Menarik Diri

Pada 23 Januari 2017, Amerika menyatakan menarik diri dari TPP sebagai realisasi kampanye Donald Trump yang mencerca kesepakatan TPP sebagai musuh nasionalisme ekonomi amerika.

Trump menuduh TPP dan kesepakatan perdagangan bebas lainnya menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di AS dan barang impor murah telah melemahkan daya saing Amerika.

Pendukung TPP, pembela dari teori-teori mapan makroekonomi, menyatakan bahwa manfaat dari perdagangan bebas adalah mengurangi hambatan perdagangan, memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian, memunculkan pekerjaan baru, produk yang lebih murah dan lebih banyak inovasi dan kreativitas.

Argumen yang lain yang mendukung TPP adalah argumen yang bersifat geopolitik, TPP dinilai sebagai benteng melawan hegemoni produk Cina. Produk cina terkenal murah dan mematikan kompetitornya.

Pasar cina menguasai perdagangan dunia dan memanfaatkan WTO dengan baik sehingga sulit dibendung dengan kerjasama-kerjasama internasional yang normal. Kerjasama TPP adalah terobosan untuk menghambat surplus perdagangan China, begitu pendapat beberapa pengamat.

Kesepakatan Baru TPP

Substansi dari perjanjian TPP baru adalah kompleks. Perdebatan awal setelah keluarnya AS adalah tentang perlunya renegosiasi isi kerjasama atau tetap mempertahankannya.

Malaysia adalah negara yang antusias melobi agar dilakukan negosiasi ulang seluruh perjanjian, sementara negara lainnya menganjurkan agar tetap bertahan pada perjanjian awal meski dengan ketiadaan AS.

Akhirnya, perjanjian awal dibekukan khususnya terkait pasal-pasal hak intelektual, data farmasi dan penyelesaian konflik. Pada pertemuan di Tokyo pada September 2017, terdapat 50 pasal yang dibekukan dan direnogosiasikan.

Reuters melaporkan perdebatan paling sengit adalah perjanjian yang mengatur tentang BUMN, liberalisasi pengadaan pemerintah dan penentuan tarif impor untuk produk pakaian.

Ketentuan hak intelektual diatur pada pasal 18 mengundang banyak perdebatan diantaranya adalah ketentuan jaminan 5 tahun pada data eksklusif dari paten farmasi. Jaminan hak cipta seniman/artis selama 70 tahun.

Halaman dari kesepakatan baru TPP adalah 584 halaman lebih sedikit dari kesepakatan original yaitu 622 halaman. 18 halaman di drop karena Amerika keluar dari perjanjian TPP yang isinya kebanyakan adalah kepentingan utama di produksi pertanian.

Suara lain seputar TPP

Para kritikus dari kerjasama TPP menyatakan sikap skeptisnya dari manfaat perdagangan bebas itu sendiri.

Argumentasi mereka adalah impor dapat menghancurkan industri, merugikan ekonomi masyarakat lokal dan mengancam keamanan nasional.

Mereka juga berpendapat bahwa perjanjian internasional melemahkan demokrasi dan khususnya terkait perjanjian TPP, mereka sangat keberatan terhadap kerahasiaan negosiasi TPP tersebut, seolah hal tersebut adalah pemufakatan yang hanya diketahui elit saja.

Kekhawatiran para penentang TPP adalah terbukanya peluang investor bertindak melebihi kekuasaan negara. Ketika penyelesaian konflik, ada ketentuan investor asing dapat menuntut pemerintah negara anggota atas pelanggaran yang mereka mengklaim merugikan kepentingan investor.

Indonesia harus cermat dan waspada.

Tak dapat disangkal bahwa manfaat kerjasama TPP bagi ekonomi Indonesia begitu menggiurkan. Namun Indonesia jangan asal menandatangani perjanjian tanpa mempelajarinya terlebih dahulu.

Kebijakan “I signed it without read before” harus dihindari. Manfaat dan risiko dari kebijakan TPP saling melekat, Menteri Perdagangan harus hati-hati. Ini bukan persoalan satu tahun atau satu periode pemerintahan. Ini persoalan kebijakan perdagangan jangka panjang.

Beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum memutuskan ikut perjanjian TPP adalah

Pertama, Indonesia harus menginvetarisasi kepentingan nasional dengan baik termasuk mana sektor strategis dan mana sektor comparate competitiveness. Misalnya pertanian sawit merupakan sektor strategis tidak boleh diabaikan pemerintah.

Kedua, Indonesia harus mendapatkan veto dari 11 negara secara penuh bila berminat bergabung. Diplomasi Indonesia yang ketinggalan harus diakselerasi, pembentukan tim diplomasi TPP harus diisi dengan multi sektor dan multi ekspertise (keahlian).

Ketiga, Indonesia harus membebaskan persepsi dirinya sebagai negara pasar. Indonesia yang sangt luas dengan penduduk yang besar, jangan lagi dijadikan pasar bagi produk impor negara TPP tersebut, melainkan juga harus menjadi negara produsen seperti halnya Amerika dan Cina. Jika struktur dan desain ekonomi belum mendukung sebagai negara produsen sebaiknya Indonesia menunda keinginannya. Hal yang mendesak dilakukan reformasi struktural ekonomi adalah ketimpangan pendapatan, konektivitas, kualitas sumber daya manusia dan kemudahan usaha.

Achmad Nur Hidayat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here