IMF zaman Old, IMF Zaman Now dan Jokowi

0
107

Oleh Achmad Nur Hidayat, MPP
Pengamat Kebijakan Publik

Radarnusa.com – Suka atau tidak, sejarah mencatat bahwa IMF punya peranan dalam mempercepat terjadinya reformasi tahun 1998. Kita sebut IMF zaman itu sebagai IMF zaman old.

Saat itu, tepatnya 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF zaman old, Michel Camdessus dengan kedua tangan terlipat di dada menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani letter of intent. Sebuah harapan dana segar atas digelontorkannya Dana Moneter Internasional (IMF) untuk pemulihan perekonomian Indonesia yang sedang porak-poranda.

Namun tepat dua bulan kemudian terjadi kerusuhan di seluruh seantero jakarta dan beberapa titik kota besar lainnya. Para ahli politik dan ekonom berdebat apakah karena kegagalan pemerintah menjalankan resep pengobatan dari IMF atau resep pengobatan IMF itulah yang tidak ampuh dan menyebabkan kekecewaan rakyat dan akhirnya terjadi kerusuhan.

Kelemahan IMF Zaman Old.

Tepat 15 Maret 1998 atau dua bulan setelah Soeharto dan Camdessus berjabat tangan, kerusuhan massal terjadi. Apakah Kerjasama Indonesia dengan IMF zaman old, saat itu berkorelasi positif dengan terjadi kerusuhan? Banyak pendapat tentang itu.

Salah satunya pendapat DR Montek Singh Ahluwalia, Ketua komite review independen IMF tentang Indonesia, Korea dan Brazil. Dalam evaluation report yang berjudul The IMF and Recent Capital Account Crises, sebuah independent evaluation office yang dicetak pada tahun 2003 menyebutkan bahwa model pengawasan (mode of surveillance) IMF khususnya di Asia sangat lemah. Resep yang ditawarkan IMF saat itu, diakuinya tidak melihat kondisi ekonomi dan politik yang sebenarnya seperti tercantum dalam rekomendasi paper tersebut. (Report dapat diunduh disini https://www.imf.org/external/np/ieo/2003/cac/pdf/all.pdf )

Dampak Kebijakan IMF

Dampak dari kebijakan IMF tersebut sampai hari ini masih kita rasakan. Utang penyelamatan bank (BLBI) sebagai butir LOI IMF, masih harus dibayar sampai 2045 mendatang.

Utang tersebut menjadi beban seluruh rakyat. Untuk menyelesaikannya, Pemerintah menerbitkan surat utang baru yaitu surat utang Nomor 002/MK/1998, Nomor 004/MK/1999, Nomor 007/MK/2003 dan SRBI-01/MK/2003 masing-masing berjumlah Rp20 triliun, Rp53,7 triliun, Rp54,8 triliun dan Rp144,5 triliun. Keeempatnya jika dijumlah menjadi Rp253 triliun.

Dalam kurun 20 tahun pemerintah telah membayar utang BLBI sebesar Rp85,5 triliun sehingga pada 2017 outstanding BLBI berjumlah Rp167,5 triliun yang harus dilunasi 28 tahun kedepan. Utang tersebut dibayar pemerintah melalui pajak dari masyarakat dan dividen yang dibayarkan Bank Indonesia kepada Pemerintah.

Selain utang BLBI, IMF zaman _old_ menyebabkan kerusuhan dan instabilitas yang kemudian menyebar sehingga ekonomi anjlok -13%, arsitektur bank dan korporasi hancur, nilai tukar Rupiah melemah tajam dari Rp 2500/$ menjadi Rp 15.000/$. Pusat-pusat ekonomi seperti tanah abang, roxy, kelapa gading, senen, pasar baru, mangga dua dan duta merlin hancur dijarah dan dibakar rakyat yang membutuhkan kebutuhan hidup yang mendesak.

Kerusuhan menyebabkan kepercayaan pasar rusak dan indonesia dimata dunia menjadi rendah, perbaikan ekonomi tidak hadir juga dan akhirnya Soeharto mengundurkan diri. Sejak saat itu Persepsi publik Indonesia terhadap IMF sangat negatif.

Di sisi lain, banyak pengamat mengatakan bahwa IMF bukanlah penyebab krisis 1998. Penyebab krisis tersebut adalah fundamental ekonomi Indonesia yang lemah, penuh dengan korupsi dan tidak cermat dalam menggunakan utang swasta.

Namun, pengakuan Camdessus pada The New York Times pada 10 November 1999 menarik. Saat mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Pelaksana IMF. Dituliskan bahwa Camdessus berbicara soal dampak politik di Indonesia yang diakibatkan oleh sepak terjangnya. Dia mengakui dirinya sebagai unsur yang mempercepat lengsernya Soeharto.

The IMF’s culpability in this was evident when Camdessus, IMF Managing Director during the Asian crisis, told The New York Times (10 November 1999) that “we created the conditions that obliged President Soeharto to leave his job”. The New York Times (1999) “Long-time IMF Director Resigns in Mid Term”, 10 November 1999.

Kelemahan IMF saat itu, tidak melakukan penilaian (assessment) yang memadai sebelum memberikan resep. Resep IMF zaman old hanya menggunakan template dari resep Washington Consensus tanpa mempertimbangkan keunikan sistem ekonomi dan politik Indonesia. Lihat detail berikut https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP37.pdf

IMF zaman Now

Keadaan berubah, tapi pertanyaannya apakah pendekatan IMF zaman old yang “sok ngerti” berubah juga?

Pendukung IMF di pemerintahan Jokowi mengatakan bahwa zaman sudah berubah, IMF pun berubah menjadi IMF zaman now. Pendekatan IMF menggunakan metode baru yang mempertimbangkan keunikan suatu bangsa, bahkan representasi dunia ketiga dalam executive board dan voting mendapatkan porsi yang lebih besar daripada sebelumnya.

IMF pun secara serius memperbaiki citranya di Indonesia. Direktur pelaksananya, Chirstine Lagarde, rela masuk ke pasar tanah abang bahkan dilanjutkan kunjungan ke pelelangan ikan di kawasan muara karang Jakarta Utara. Keinginan memperbaiki citra dalam rangka mensukseskan pertemuan tahunan dunia IMF & World Bank di Bali.

Bagi indonesia, Pertemuan tahunan IMF dunia sangat penting untuk memperbaiki citra Indonesia terutama yang berkaitan dengan investasi dan keamanan. Usaha perbaikan citra tersebut diharapkan dapat mendatangkan dana dalam bentuk investasi yang masif di Indonesia untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Lagarde sebagai representasi negara kaya mengaku kagum dengan reformasi dan kemajuan perekonomian Indonesia diyakini bisa semakin naik karena ekonomi global pun sedang berjalan jauh lebih baik tahun ini. Dengan iklim ekonomi sekarang, Lagarde melihat Pemerintah Indonesia seharusnya bisa mencari keuntungan untuk percepatan pembangunan.

Melihat sisi positifnya, Indonesia sebagai sebuah bangsa dapat memanfaatkan momentum kedatangan tamu seluruh dunia tersebut dengan sikap yang optimis untuk mempercepat pembangunan namun sikap melupakan sejarah apa yang dilakukan IMF masa lalu tentu bukan sikap yang bijak.

Jalan tengah bersikap terkait IMF ini adalah tidak melupakan adanya kesempatan besar untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia dalam pertemuan tahunan di Bali namun tidak melupakan dosa besar IMF masa lalu sebagai pelajaran. Bukan dengan melupakannya.

Persoalan IMF zaman now menjadi isu karena Jokowi terlihat memanfaatkan momentum kedatangan Lagarde untuk meningkatkannya popularitasnya menjelang pilpres. Padahal, pandangan Jokowi terkait IMF sangat tegas dalam pidatonya dalam KTT Asia-Afrika di Bandung tahun 2015 yaitu “Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” kata Presiden Jokowi. Dapat dicek http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/04/22/jokowi-jangan-lagi-bergantung-pada-bank-dunia-imf-dan-adb

Presiden Jokowi bila konsisten dengan sikapnya dalam KTT Asia-Afrika seharusnya meminta Lagarde meminta maaf atas nama IMF atas apa yang dilakukannya 20 tahun silam sebelum even pertemuan tahunan Oktober 2018 mendatang. Dengan begitu publik melihat sikap negarawanan Presiden Jokowi terhadap IMF dan menunjukan kemampuan Jokowi dalam melakukan diplomasi internasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here