Hilangnya UGM Sebagai Kampus Kerakyatan

0
292

Jakarta, Radarnusa.com – Menggugat Kembali Visi Kampus Kerakyatan Orientasi Mahasiswa Baru UGM atau yang biasa disebut sebagai Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) UGM telah dilaksanakan pada tanggal 7 – 12 Agustus 2017. Sebagai salah satu universitas terbesar di Indonesia, UGM merupakan basis massa yang strategis baik dalam hal  kuantitas maupun kualitas intelektualnya. Namun, harapan terhadap basis massa UGM yang digadang – gadang sebagai “kampus kerakyatan” agaknya perlu dipikirkan kembali.  Pasalnya, kegiatan PPSMB yang menjadi tolok ukur awal pendidikan mahasiswa telah terdistorsi sedemikian rupa sehingga tidak merepresentasikan mahasiswa sebagai basis massa yang progressif. Melalui PPSMB mahasiswa telah terindoktrinasi menjadi mahasiswa yang statis tanpa inisiatif dan tanpa kepekaan sosial. Mahasiswa dibuai oleh metafora kesuksesan dan dikekang oleh tuntutan dari phobia kegagalan hidup ideal.

PPSMB UGM 2017 dimulai dengan seremoni pembukaan yang diisi dengan berbagai orasi kebangsaan oleh rektor dan beberapa pejabat tinggi yaitu Bapak Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Marsekal Hadi Tjahjanto dan pejabat tinggi lainnya. Hal yang ganjil dari upacara pembukaan ini adalah, tidak adanya pidato dari presiden mahasiswa atau dari lembaga yang merepresentasikan basis massa mahasiswa baik pada upacara pembukaan maupun penutupan. Hanya ada pidato dari MAPRES pada upacara penutupan yang tidak merepresentasikan mahasiswa sebagai basis massa. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa (dalam hal ini diwakili BEM KM) tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri secara khusus pada acara kemahasiswaan yang begitu urgen.

Ada dua kemungkinan di sini. Pertama, BEM KM sebagai sebuah basis pendidikan politik memang telah kehilangan sifat progresifitasnya sehingga tidak dapat menjalankan nilai dan fungsi sosial kemahasiswaannya dengan baik. Kedua, represifitas pihak kampus terhadap setiap kegiatan mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas dalam konstelasi kepemimpinan universitas. Kemungkinan pertama sangat kecil terjadi karena UGM memiliki mahasiswa yang notabene memiliki jiwa kritis yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai aksi mahasiswa UGM sejak awal pendiriannya sampai dengan aksi tahun 2016 lalu.  Kemungkinan kedua sangat mungkin terjadi. Dan apabila memang terjadi, hal ini termasuk pelanggaran hak menyatakan pendapat yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28, hak mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam UUD 1945 pasal 28F dan hak penyiaran dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pihak universitas berusaha menggiring opini mahasiswa barunya ke arah kepatuhan melalui pembatasan sumber pendidikan politik yang dalam hal ini biasa dilakukan oleh BEM KM. Pihak universitas justru menampilkan sosok mahasiswa berprestasi yang meski telah berkontribusi banyak tetapi tidak mewakili seluruh nilai – nilai kemahasiswaan.

Melihat kondisi sekarang ini, orasi – orasi MAPRES cenderung normatif dan tidak mengakomodasi pemikiran – pemikiran kritis yang bisa menjadi resolusi dalam menjawab masalah di berbagai basis massa maupun mahasiswa. Walaupun BEM KM juga mungkin belum bisa menjawab masalah sosial kultural di basis massanya, sebagai lembaga politik setidaknya BEM KM bisa menawarkan alternatif perspektif berupa progresifitas ide dan gerakan nyata. Apalagi mahasiswa sekarang mengalami banyak masalah di berbagai kampus seperti permasalahan UKT, represifitas terhadap mahasiswa UNSRI, UNNES, UNSOED dll. Selain itu, terjadi berbagai masalah sosio kultural berupa konflik vertikal seperti masalah agraria, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta yag menuai protes, pembangunan PLTPB Gunung Slamet yang cacat hukum dan masih banyak lagi.

Mahasiswa dalam hal ini berperan sebagai agent of change dan agen of control seharusnya ikut andil dalam mencari solusinya dan hal ini hanya bisa didapatkan melalui progresifitas ide dan gerakan nyata dan bukan melalui pidato normatif mengenai metafora kesuksesan. Ini yang seharusnya ditanamkan sejak dini dalam diri mahasiswa dan bukan kajian normatif dari MAPRES karena pilihan untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu akan terasah dengan sendirinya sedangkan kepekaan sosial, kesadaran kelas sebagai mahasiswa dan pemahaman mengenai ketidakadilan di masyarakat lebih penting karena hal tersebut merupakan upaya kontruksi mahasiswa dari yang terkesan pasif dan apatis menjadi aktif berkiprah dalam pengabdian masyarakat.

Apabila dianalisa lebih lanjut, pihak kampus seperti berusaha membangun sebuah penyeragaman opini dan tidak mau mengakomodasi nilai – nilai kritis yang ada di dalam mahasiswanya. Universitas berusaha mematikan kesadaran kelas untuk membentuk mahasiswa yang apatis. Seperti yang dikatakan Louis Althusser dalam Ideologi Aparatus Ideologi Negara (1960) bahwa rezim yang berkuasa cenderung menetapkan basis – basis sesuai keinginannya untuk membentuk suprastruktur yang sesuai dengan kepentingannya. Basis dalam hal ini mahasiswa, digiring kepada penyeragaman dan pembunuhan kesadaran kelas sehingga mahasiswa menjadi apatis, statis tanpa inisiatif. Ideologi yang dihasilkan berupa pengejaran kesuksesan yang normatif tanpa menyadari nilai dan fungsinya sebagai pengabdi masyarakat. Padahal, tujuan pendidikan menurut Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas (1968) adalah humanisasi, yaitu proses memanusiakan manusia. Fitrah manusia adalah subyek bukan obyek. Manusia dididik untuk mengenali dan membebaskan diri dan masyaraktnya, bukan untuk melanggengkan sebuah ideologi dari rezim kelas yang berkuasa.

Pada saat pelaksanaannya, materi yang disampaikan pun terasa hambar. Materi hanya berkisar seputar tugas mahasiswa dalam akademik, ke-UGM-an, pancasila, dan anti korupsi. Tidak ada materi mengenai sejarah nilai dan fungsi mahasiswa sebagai pengabdi masyarakat. Upacara pembukaan dan penutupan yang dilakukan juga cenderung foya – foya dan tidak mencerminkan diri sebagai mahasiswa. Selain masalah di atas, ada permasalahan lain yaitu penggunaan fasilitas dan event pendidikan untuk tujuan komersial. Hal ini terjadi ketika atraksi penerjun payung yang membawakan bendera beberapa perusahaan besar seperti sinar mas, mandiri, BNI dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa UGM sebagai Universitas Badan Hukum telah melakukan pelanggaran nilai pendidikan. Pelanggaran nilai dilakukan dengan memasukkan unsur komersialisasi ke dalam pendidikan.

Pendidikan sejatinya merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa dan bukan suatu aset kapital aktif yang dapat digunakan sembarangan oleh pihak swasta. Akan tetapi, agaknya pihak universitas telah menutup mata terhadap masalah ini sehingga pendidikan yang bertujuan mendidik dikemas sedemikian rupa menjadi menjual. Meminjam pernyataan Roem Topatimasang dalam buku Sekolah itu Candu (1998) yang mengatakan bahwa institusi pendidikan telah memaksakan standar baku berupa kurikulum dan mulai dijadikan lahan bisnis. Pendidikan bukan lagi upaya mencerdaskan bangsa tetapi merupakan salah satu aset kapital aktif dalam mendongkrak posisi ekonomi maupun prestise suatu lembaga pendidikan. Ada motif ekonomi dan politik dari pihak luar yang bermain di dalamnya.

Melalui iklan yang dilakukan pada acara akbar tersebut, akan mendongkrak prestise suatu brand. Selain itu, dengan dilakukannya pengenalan secara paksa oleh para pemilik brand di kalangan mahasiswa akan membentuk suatu mindset yang tumpul berupa pengejaran kesuksesan materiil yang berlebihan melalui mekanisme kompetisi kerja sehingga mahasiswa kehilangan progresifitas ide dan kepekaan sosialnya.

Dengan berbagai masalah seperti di atas. PPSMB PAPALA UGM 2017 dapat dikatakan gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai wahana proses pendidikan mahasiswa baru. PPSMB PALAPA tidak mencerminkan UGM sebagai kampus kerakyatan. Dapat dilihat dari pidato normatif mapres yang tidak mencerminkan nilai kemahasiswaan, materi yang tidak relevan dengan kebutuhan mahasiswa, pelaksanaannya yang cenderung foya – foya, komersialisasi melalui institusi pendidikan dan masih banyak masalah lain.

Hal ini sangat memprihatinkan karena UGM merupakan salah satu Universitas terbesar di Indonesia yang seharusnya menjadi frontliner dalam membangun bangsa melalui pendidikan mahasiswanya. Kenyataannya, UGM telah melakukan pembunuhan karakter melalui serangkaian kegiatan yang tidak memiliki urgensi apapun dalam kemahasiswaan. Dengan dibentuknya basis mahasiswa baru yang mandul secara politis, akan terjadi degradasi nilai – nilai kemahasiswaan dan terbentuknya individu mahasiswa yang apatis. Seperti yang dikatakan Tan Malaka dalam Materialisme Dialektika Dan Logika (1949) bahwa setiap individu merupakan hasil dari masyarakatnya. Kondisi superstruktur mahasiswa UGM yang telah dibentuk sedemikian rupa akan menjadi iklim yang buruk bagi perkembangan mental mahasiswa dalam membentuk karakter mahasiswanya untuk menjalankan fungsi sosialnya.

Lalu, di sini kita bertanya. Masihkah mahasiswa UGM dapat menjalankan nilai dan fungsi sosialnya sebagai pengabdi masyarakat di tengah deru foya – foya yang ditanamkan sejak awal mahasiswa?. Dapatkah mahasiswa UGM mempertahankan idealismenya di tengah buaian mimpi pragmatis tentang kesuksesan individual?. Mengutip kata –kata Soe Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstran (1987) yaitu “ hanya ada dua pilihan : menjadi apatis atau mengikuti arus”.

Semoga kita jawab dengan “ aku memilih menjadi manusia merdeka” karena “ lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan”. Pertanyaan terakhir yang tak kalah pentingnya. Akankah UGM masih bisa mempertahankan visinya sebagai kampus kerakyatan? Di mana tidak ada represifitas dan komersialisasi di dunia pendidikan serta terjaganya nilai dan fungsi mahasiswanya dari motif politik ekonomi para kapitalis. UGM harus bisa mempertahankan posisinya sesuai dengan pasal 8 SK STATUA UGM sebagai kampus perjuangan. Perjuangan mahasiswa, perjuangan Rakyat Indonesia.

Muslih Biladi
Mahasiswa Baru UGM
(Fak Geografi 2017)  

 

[Sajarotuddur]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here