Globalisasi, Modernisasi dan Kedaulatan Negara

0
187

Jakarta, Radarnusa.com – Sebagaimana biasanya, setiap pagi saya selalu meluangkan waktu untuk membaca berita di media-media online, melacak informasi tentang perkembangan dunia pada hari kemarin. Dan membaca status serta komentar teman-teman di sosial media yang kebetulan muncul di time line sosial media saya dan muncul di grup-grup WhatsApp, kemudian informasi dari sana saya jadikan sebagai bahan pemetaan sederhana, atau riset sederhana tentang “situasi” nasional. Terkadang dari status dan komentar-komentar itu, ada informasi yang belum saya ketahui. Karena itulah, saya sering meluangkan waktu untuk mengscrool hingga jauh ke bawah, atau hingga jauh keatas, dan membaca status serta komentar teman-teman tersebut. Tapi tak jarang, kadang ada yang menyebalkan, tapi saya maklumi, karena memang begitulah suasana yang akan tercipta dalam dunia yang semakin terbuka dan demokratis ini, siapapun boleh berekspresi. Sepanjang tidak SARA, kita harus banyak memberikan pemakluman atasnya. Karena disanalah posisi kedewasaan kita diuji dalam berdemokrasi.

Kembali kepada judul dari tulisan ini, tentang globalisasi, modernisasi dan kedaulatan negara. Saat saya melacak informasi di sosial media, saya menemukan satu video yang berisi percekcokan antara seorang pengemudi yang akan melewati jalan tol, dan seorang petugas jaga di pintu tol. Percekcokannya menarik, karena soal cara pembayaran untuk bisa masuk kedalam tol. Dimana si pengemudi tidak dibolehkan masuk ke tol, karena ngotot melakukan pembayaran dengan uang tunai. Sementara si penjaga pintu tol ngotot harus melakukan pembayaran dengan sistem elektronik/non tunai.

Argumentasi si pengemudi, karena negara menjamin pembayaran yang sah dalam setiap transaksi dengan bentuk uang rupiah tunai. Sementara si penjaga, berargumentasi bahwa hanya menerima pembayaran non tunai adalah ketetapan dari perusahaan pengelola jasa tol. Persoalan ini menarik untuk dibahas, walaupun sifatnya kasuistik. Karena ini akan memiliki keterkaitan dengan skema globalisasi, penguasaan modal dan dominasi negara ataupun kapitalis ekonomi di tengah perkembangan teknologi modern.

Dulu, saat Amerika hendak masuk ke Indonesia dengan bantuan-bantuan keuangan. Soekarno berteriak lantang ; Go to Hell with Your Aids, pergilah ke neraka, dengan bantuanmu. Sikap ini adalah bentuk upaya Soekarno dalam memproteksi Indonesia yang baru lahir, demi terbentuknya suatu jati diri bangsa yang mandiri dan berdaulat. Melakukan penolakan seperti ini, di zaman itu relatif lebih mudah. Karena memang yang paling krusial ketika itu adalah membangun nasionalisme. Ditambah lagi, perkembangan teknologi dimasa itu tidak semaju hari ini. Dan Amerika, pada masa itu membutuhkan banyak intervensi untuk bisa menancapkan cakar globalisasinya di Indonesia.

Namun hari ini, saat arus globalisasi semakin besar dan teknologi semakin jauh berkembang, maka menjaga kedaulatan negara akan menjadi sesuatu yang rumit. Perkembangan teknologi kini telah jauh melampaui batas-batas administrasi bahkan jauh melewati batas teritorial negara. Arus globalisasi tidak mungkin lagi dibendung. Yang paling mungkin untuk dilakukan adalah, memberikan batas terhadap akses teknologi, khususnya pada hal-hal yang sifatnya strategis.

Apa itu sesuatu yang paling strategis? Yakni tentang sistem pengelolaan keuangan dan transaksi. Kasus percekcokan antara pengemudi dan penjaga gerbang tol diatas, adalah potret dari ketidakwaspadaan pemerintah dalam memproteksi sistem keuangan dan transaksi kita.

Seharusnya, negara benar-benar memberikan jaminan atas transaksi tunai. Tidak ada satu pun kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan sistem elektronik. Adapun pembayaran sistem elektronik, hanya sebatas pendukung dari pembayaran tunai.

Karena jika kasus pembayaran seperti di tol itu diterapkan pula ke berbagai jenis pembayaran yang lain, maka itu berarti keuangan kita sudah beralih kepada teknologi, dan yang memegang sistem pengendalian teknologi itu, maka dia yang akan menguasai keuangan kita.

Dan sistem seperti itu, hanyalah bank yang paling potensial untuk diuntungkan. Karena mau tidak mau, ketika semua transaksi harus menggunakan sistem elektronik, maka muaranya pasti akan ke bank. Sementara, bank-bank yang ada di Indonesia hari ini, kebanyakan adalah bank yang bukan milik negara. Dari alur ini, tentu kebijakan sistem pembayaran non tunai harus di evaluasi.

Setiyono 
PN KA KAMMI 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here