Dilema Pembangunan Infrastruktur dan Elektabilitas

0
321

Jakarta, Radarnusa.com – Hasil survey baru saja dirilis menjelaskan faktor terbesar pendongkrak popularitas Jokowi adalah gencarnya pembangunan infrastruktur. Hasil survey tetap menempatkan Jokowi sebagai pilihan nomor satu walaupun tingkat kepuasan rakyat tidak jauh dari setengah, situasi kritis bagi petahana.

Di sisi lain, analisis ekonomi dari ekonom Faisal Basri menerangkan potensi perlambatan ekonomi bahkan diambang gejolak ekonomi karena tersedotnya anggaran ke proyek infrastruktur dan kesulitan mendapatkan pembiayaan baru, juga karena perolehan pajak tidak terpenuhi. Tidak ada jalan lain selain reschedule pembangunan infrastruktur, setahun atau dua tahun dari target 2019.

Betapa rumitnya keadaan ini. Satu sisi elektabilitas harus terus dipertahankan untuk menjaga posisi terdepan capres 2019, di sisi lain program yang menjadi penjaga elektabilitasnya harus ditunda demi menghindari gejolak ekonomi. Reschedule? Jokowi kesulitan untuk ‘buying time’ karena banyaknya deadline yang menunggu di depan mata. Berutang? Rasio utang sudah melebihi batas. Jual aset? Aset apa yang bernilai tinggi bisa dijual, malah akan mengundang kemarahan rakyat yang memicu terjun bebasnya elektabilitas. Ekonomi adalah faktor utama penentu bagi pemimpin untuk melanggengkan kekuasaannya.

Pengaruh Infrastruktur Bagi Pertumbuhan

Tak bisa disangkal, Infrastruktur berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Teori dasar dan pengalaman empiris negara-negara menjelaskan demikian. Banyak tesis memuja infrastruktur sebagai faktor utama mengerek pertumbuhan ekonomi, dan variabel lainnya sebagai pelengkap saja. Jokowi menerima bulat analisa demikian sejak debat capres 2014. Tak lama setelah terpilih langsung mencanangkan banyak megaproyek infrastruktur dalam situasi pondasi ekonomi belum kuat.

Sebenarnya infrastruktur tidak memberi dampak langsung bagi ekonomi, hanya membantu produktivitas. Kegiatan ekonomi yang bersifat langsung banyak luput karena perhatian terkuras pada infrastruktur. Pikiran, tenaga, modal, skema pembiayaan, semua terjebak ke infrastruktur. Beberapa syarat rumit dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya : modal yang sangat besar, waktu yang cukup lama, pengembalian modal yang lama, skema swasta-pemerintah jangka panjang, keuntungan jangka panjang, tenaga kerja yang sangat profesional, faktor manajemen yang rumit, dan lainnya. Semua itu menjauhkan dari pelibatan masyarakat luas yang massif. Dalam proses produksi tidak terlalu banyak melibatkan kegiatan ekonomi lainnya sehingga ‘remah-remah’ pembangunan infrastruktur tidak banyak menetes ke rakyat banyak. Apalagi dengan serbuan tenaga kerja asing yang semakin meminggirkan tenaga kerja dalam negeri.

Mungkin Pak Jokowi dan para pembantunya berpikir rakyat akan mudah dipersuasi jelang pemilu 2019. Cukup dengan roadshow sepanjang 2018 ‘gunting pita’ peresmian berbagai infrastruktur dan bagi-bagi sembako plus uang cash ke masyarakat, anggaran hanya butuh beberapa Trilyun Rupiah kan.. Tetapi Pak Jokowi mungkin lupa tentang hukum waktu. Di depan mata kita jelang akhir tahun ini kerumitan ekonomi menunggu. Utang dan defisit APBN, Infrastruktur yang belum selesai, kesulitan likuiditas, harga melambung, target pajak tak terpenuhi. Pada kerumitan situasi ekonomi saja Pak Jokowi sudah menghadapi dilema, apalagi ditambah yang lain.

Pembiayaan Infrastruktur dan Pemilu

Pada awalnya skema politik Pak Jokowi berjalan mulus. Infrastruktur yang terlihat dimana-mana sangat mudah dilihat rakyat sebagai kesuksesan. Semua energi terfokus ke infrastruktur, variabel lainnya sebagai pendukung. Perolehan pajak, tax amnesty, sumber keuangan non APBN, BUMN, hutang dan berbagai model kerjasama, semua diarahkan untuk suksesnya infrastruktur. Hingga sampai pada keadaan ekonomi yang kompleks dan peringatan tanda bahaya dari para ekonom dan pengamat. Barulah tiba kesadaran, bahwa ‘infrastruktur bukan faktor utama pertumbuhan ekonomi, tapi hanyalah faktor utama pendongkrak elektabilitas’.

Pemerintah punya waktu sempit untuk memutuskan arah baru ekonominya jika memutuskan reschedule pembangunan infrastruktur, maka harus cepat. Kalau sampai berpikir terlanjur basah dan harus terus digenjot maka gejolak ekonomi yang diprediksikan bisa membuat rumit keadaan. Jokowi harus menghitung ulang berbagai skema politik dan membuat model perhitungan baru menuju 2019. Bisa dengan menambahkan variabel baru yang selama ini tidak dipertimbangkan. Pada awalnya ekonomi infrastruktur dan kepercayaan rakyat berjalan seiring, tapi kini berjalan sendiri-sendiri.

Dilema Pemimpin

Tak ada pemimpin tanpa kerumitan. Pak Jokowi tidak bisa menyerahkan perhitungan kekuasaannya pada siapapun. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi mempunyai kuasa penuh untuk membuat berbagai simulasi model yang paling canggih untuk terus berkuasa.

Dilema yang dihadapi Pak Jokowi adalah keseharian pemimpin yang harus terus berada di permukaan menghadapi masalah bangsa. Kalau gagal menghadapi satu persoalan saja, maka relevansi sebagai pemimpin akan melemah bahkan bisa dianggap tidak kapabel lagi.

Taufik Amrullah 
Direktur Radarnusa.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here